Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2017

April 28, 2018

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN

PENERAPAN TATA KELOLA BPR

                       
Nama BPR   : PD. BPR. NTB. Loteng  

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Posisi   : Desember 2017

 

 

 

 

       

 

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola
Nilai Komposit Peringkat Komposit
2,43 CUKUP BAIK
Analisis
Adapun penilaian Penerapan Tata Kelola PD. BPR NTB Lombok Tengah untuk periode penilaian akhir Desember 2017, adalah sebagai berikut :

ü  PD. BPR NTB Lombok Tengah hingga tanggal pelaporan belum mengisi kekosongan Pejabat Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas. Akibatnya mengganggu kelancaran alur proses-proses pengambilan kebijakan strategis Perusahaan. Direksi telah beberapa kali mengusulkan kepada Pemegang Saham Pengendali namun masih terkendala SDM yang belum memenuhi persyaratan telah Fit and Proper.

ü  Jumlah Direksi telah terpenuhi sebanyak 2 (dua) orang namun belum ada yang bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Direksi dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Direksi telah mempunyai pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi secara tertulis.

ü  Bank belum memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan bank.

ü  Penunjukan Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko mulai akhir Desember 2017 sehingga penerapan Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko belum berjalan sebagaimana mestinya.

ü  Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern dan cukup independen terhadap satuan kerja lainnya serta bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama namun bank belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM (dalam bentuk pelatihan khusus audit) untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

ü  Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS dan Bank telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK didalam Laporan Tahunan.

ü  Bank telah mengatur Kebijakan, system dan prosedur terkait dengan BMPK didalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) yang telah dimiliki.

ü  Bank telah menyusun laporan Publikasi setiap triwulan kepada OJK dan menyampaikannya secara lengkap dan tepat waktu.

 

 

  1. Action Plan Penerapan Tata Kelola dan Target Penyelesainnya, sebagai berikut:
  2. Menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko paling lambat Januari 2018.
  3. Mengisi kekosongan jabatan Dewan Pengawas paling lambat Agustus 2018.
  4. Melakukan review terhadap SOP-SOP dan ketentuan internal terutama yang berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan lainnya yang diterbitkan pada tahun 2016 dan 2017, selesai paling lambat Desember 2018.
  5. Menyusun Pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, menyusun SOP-SOP baru yang berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertutama yang berkaitan dengan penerapan Tata Kelola yang baik dan benar, selesai paling lambat Desember 2018.
  6. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap Laporan eksternal (Laporan kepada OJK) agar tidak terjadi keterlambatan.

 

  1. Kekuatan Pelaksanaan GCG :
  2. Terjaganya kondisi BMPK memberikan dampak positif bagi PD. BPR NTB Loteng, diharapkan kondisi ini terus terjaga dengan baik.
  3. PD. BPR NTB Loteng diharapkan terus menunjukkan transparansi keuangan dan non keuangan sebagai acuan dan menjaga kepercayaan dari semua pihak.
  4. Jumlah komposisi Direksi sudah sesuai dengan skala usaha BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,
  5. Struktur organisasi Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah melakukan fungsi pengawasannya secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan jadwal dan rencana audit yang telah dibuat serta temuan-temuan hasil auditnya telah ditindak lanjuti secara memadai

 

 

Mataram,  17 April 2018

  1. BPR NTB Lombok Tengah

 

Kepala Biro Perekonomian                                    Direksi                                Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat

 

 

 

 

( AHMAD NUR AULIA, S.STP )                                 ( AHMAD AFIFI,SE  )

                 Pembina  (IV/a)                                                       Direktur Utama

NIP. 19780703 1996121 001