Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2017

April 28, 2018

 

LAPORAN

PELAKSANAAN PENERAPAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. BPR NTB LOMBOK TENGAH

Jln. Mamiq Ocet Thalib – Praya – Lombok Tengah

Telp./Fax. (0370) 6158405

Email.pd.bpr_ntbloteng@yahoo.com / www.bpr-loteng.co.id

 

 

DAFTAR ISI

 

 

BAB                                                        JUDUL                                                                                           HALAMAN

 

 

  1. I. PENDAHULUAN
  2. A. Dasar-dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ………………………………. 3
  3. Komitmen Penerapan Tata Kelola………………………………………………………………………… 4
  4. C. Transparansi Penerapan Kebijakan Tata Kelola……………………………………………………. 4

 

  1. II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2017
  2. A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA
  3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas……………………………. 6
  4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi…………………………………………….. 6
  5. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite …………………..…………  8
  6. Penanganan Benturan Kepentingan ………………………………………………………………. 9
  7. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal ………….. 9
  8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern ….………. 12
  9. Batas Maksimum Pemberian Kredit ………………………………………………………………. 12
  10. Rencana Bisnis ………………………………………………………………………………………………. 13
  11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan ……………………………………….  14

 

  1. B. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI  ………………………………………………………………………….…………………………..  15
  2. PAKET/ KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI ………………………………………………………………………………………………………. 16
  3. Dewan Pengawas …………………………………………………………………………………………… 16
  4. Direksi ……………………………………………………………………………………………………………. 16

 

  1. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH ………………………………..………………………….. 17
  2. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS ……………………………………………………………. 17
  3. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN … 18
  4. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN .…………………….. 18
  5. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN …………………………. 18
  6. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK ……………………………….    19
  7. HASIL PENILAIAN SENDIRI ( SELF ASSESMENT ) PENERAPAN TATA KELOLA ……….. 19

 

III.  KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT PENERAPAN TATA KELOLA ……………..    20

  1. PENUTUP ……………………………………………………………………………………………………………….. 23

Lampiran :  Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Selft Assessment ) Penerapan Tata Kelola

BAB I

PENDAHULUAN

 

Dalam mengimplementasikan salah satu prinsip dasar tata kelola yaitu transparansi, bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan  sebagai sarana untuk mengedukasi serta meningkatkan check and balance stakeholders bank. Oleh karena itu dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola, bank diwajibkan secara berkala melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola perusahaan, sehingga dapat segera menetapkan rencana tindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif (corrective action) yang diperlukan.

 

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini berisi tentang pelaksanaan Tata Kelola pada PD. BPR NTB  Lombok Tengah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat  digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

 

  1. Dasar-dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan tata kelola di PD. BPR NTB Lombok Tengah mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku antara lain :

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
  3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

 

  1. Komitmen Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola dimulai dari top level sampai ke bawah pada seluruh pegawai PD. BPR NTB Lombok Tengah. Konsistensi dan komitmen penerapan Tata Kelola didukung oleh struktur dan infrastruktur yang memadai.

  1. BPR NTB Lombok Tengah memiliki struktur dengan kompetensi yang memadai dalam setiap jenjang yang ditopang oleh infrastruktur baik dari sisi peraturan internal maupun informasi teknologi yang memadai sehingga memungkinkan proses Tata Kelola di PD. BPR NTB Lombok Tengah berjalan dengan baik untuk menghasilkan outcome seperti harapan stakeholders.

 

  1. Transparansi Penerapan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PD. BPR NTB Lombok Tengah disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola selama tahun 2017 :

  1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas
  2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi
  3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
  4. Penanganan Benturan Kepentingan
  5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal
  6. Penerapan Manajemen Risiko
  7. Batas Maksimum Pemberian Kredit ( BMPK )
  8. Rencana Bisnis
  9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
  10. Kepemilikan saham, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, hubungan keluarga dan hubungan bank dengan Dewan Pengawas dan Direksi.
  11. Paket Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi.
  12. Rasio penghasilan tertinggi dan terendah
  13. Frekuensi rapat Dewan Pengawas
  14. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian
  15. Permasalahan hukum dan upaya penyelesaian
  16. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
  17. Pemberian dana untuk kegiatan social dan politik
  18. Hasil penilaian sendiri ( self assessment ) penerapan tata kelola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

 TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2017

 

  1. RUANG LINGKUP TATA KELOLA
  2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PENGAWAS

Dengan berakhirnya masa jabatan H. Lalu Syamsudin, S.Sos., MM.  sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Pengawas PD. BPR NTB Lombok Tengah pada 31 Desember 2016 dan tidak ada penggantinya,  maka untuk tahun 2017 jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas tidak terisi/ kosong. Hal ini disebabkan kesulitan dalam mendapatkan SDM yang fit and proper sebagai persyaratan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

 

  1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI

2.1.   Jumlah komposisi dan independensi Direksi

  • Direksi PD. BPR NTB Lombok Tengah terdiri dari 2 orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1(satu) orang Direktur  dengan susunan sebagai berikut :

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI

No. Nama Jabatan SK Pengangkatan Masa Bhakti
1. Ahmad Afifi, SE Direktur Utama SK Gubernur Propinsi NTB  No. 503-89 Tahun 2015 Pebruari 2015 – Pebruari 2019
2. Ria Prayuniarti, SP Direktur SK Gubernur Propinsi NTB No. 503-126 Tahun 2014

 

Pebruari 2014 – Pebruari 2018

 

  • Kriteria jumlah anggota Direksi paling kurang 2 orang telah terpenuhi, yakni Direksi berjumlah 2 (dua) orang, dan  semuanya  berdomisili  di  pulau Lombok.  Direktur  Utama  berasal  dari  pihak  yang  independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dan Direksi tidak melanggar ketentuan rangkap jab
  • Penugasan anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan  telah di angkat oleh Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat selaku pemegang saham mayoritas  dan pengangkatan tersebut telah memperoleh persetujuan dari RU
  • Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama juga tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada  suatu perusahaan lai Mayoritas anggota Direksi juga tidak saling memiliki hubungan keluarga  sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
  • Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum tercantum dalam Job Description BPR NTB LOMBOK TENGAH, yaitu melakukan pengelolaan bank dan menentukan arah serta rencana pengembangan bank serta penetapan kebijakan untuk melaksanakan kepengurusan dan pengelolaan bank dengan memilih alternatif yang tepat.
  • Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan berhak mengikat Bank dengan pihak lain atau pihak lain dengan Bank serta menjalankan segala tindakan yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan dengan batasan terten
  • Dalam menjalankan tugasnya Direksi tidak memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab Direksi beralih kepada pihak lai

 

2.2.   Tugas dan Tanggung jawab Direksi

  1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank.
  2. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlak
  3. Direksi melaksanakan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  4. Dalam rangka melaksanakan tata kelola direksi telah menunjuk divisi pengawasan yang melaksanakan fungsi audit intern .
  5. Untuk pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan direksi telah menunjuk salah seorang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan.
  6. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi divisi pengawasan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
  7. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
  8. Direksi mengungkapkan  kebijakan-kebijakan  bank  yang  bersifat  strategis  di  bidang  kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
  9. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan
  10. Setiap anggota Direksi memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasny
  11. Direksi telah mempersiapkan pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja dan waktu kerja.

 

  1. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, direksi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 ( lima puluh milyar rupiah ) tidak wajib membentuk Fungsi Komite namun wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :

  • Fungsi Audit Internal
  • Fungsi Manajemen Risiko
  • Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern. Sedangkan terhadap Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan baru dapat ditunjuk pada akhir Desember 2017.

 

  1. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No. Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Jenis Transaksi Nilai Transaksi

(jutaan Rupiah)

Keterangan*)
1 Tidak ada Tidak ada Tidak ada   0 Tidak ada

 

  1. PENERAPAN FUNGSI  KEPATUHAN,  AUDITOR  INTERNAL  DAN  AUDITOR EKSTERNAL
  • FUNGSI KEPATUHAN
  • Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan untuk tahun 2017 belum dibentuk.
  • Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko belum diisi dan masih menyatu dengan Audit Internal ( Divisi Pengawasan ).
  • BPR NTB Lombok Tengah berkomitmen untuk memenuhi struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan dalam hal kepatuhan sebagai berikut :
  • Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2017.
  • Pedoman kerja, system dan prosedur kepatuhan ( SOP Kepatuhan ) yang mengatur tugas dan wewenang Pejabat Eksekutif Kepatuhan akan selesai paling lambat bulan Maret 2018.
  • PEMANTAUAN KEPATUHAN
  1. Pemantauan Perkembangan Organisasi

Penyempurnaan struktur organisasi merupakan salah satu strategi dalam pencapaian visi dan misi perusahaan   dengan pertimbangan perkembangan bisnis perusahaan yang semakin meningkat dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta tugas dalam organisasi. Jaringan kantor PD.BPR NTB LOMBOK TENGAH sampai dengan akhir Desember 2017 terdiri dari 8 (delapan ) kantor cabang dan 1 (satu) kantor pusat.

  1. Pemantauan Pelaksanaan Ketentuan Kehati-hatian
  • Pencapaian rasio CAR (self assessment) berada diatas ketentuan Bank Indonesia (>8% dari ATMR), yaitu sebesar 42,81% (Sehat).
  • LDR sampai dengan Desember 2017 berada pada posisi 84,65% (Sehat)
  • Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) periode tahun 2017 tidak terjadi pelampauan maupun pelanggaran BMPK.
  • Rasio Non-Performing Loan/NPL-Gross Desember 2017 sebesar 11,64% belum sesuai komitmen bank dengan OJK yakni NPL di bawah 5%.
  1. Pemantauan Kepatuhan Di Bidang Perkreditan
  • Berdasarkan pemantauan dan evaluasi kinerja oleh Divisi Pemasaran dan Pengawasan  masih terdapat kelemahan dalam prosedur pemberian kredit  seperti kurang cermatnya analisa  pemberian
  • Masih belum berjalannya surat edaran Direksi N 04 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Kredit Yang Sehat dan Prudent.

 

  1. Pemantauan kepatuhan terhadap  hasil  pemeriksaan  dan     komitmen Bank.
  • Selama tahun 2017 terdapat sanksi denda yang dikenakan OJK atas kesalahan sandi dalam laporan bulanan dan sanksi atas keterlambatan Kewajiban Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh KAP, dan Pembayaran Uang Tebusan Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak).
  • Terdapat komitmen Direksi PD. BPR NTB LOMBOK TENGAH kepada Otoritas Jasa Keuangan yang  masih  berjalan,  yakni  penurunan NPL di bawah 5%  sampai  dengan  Desember 2017.

 

  • FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Pengawasan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dalam menjalankan pekerjaannya.

Berkaitan dengan tugas fungsi audit intern telah menjalankan hal-hal sebagai berikut :

  1. Melakukan monitoring berkala yaitu Opname Fisik Barang Inventaris milik PD. BPR NTB Lombok Tengah
  2. Pemeriksaan Umum Intern terhadap semua operasional Kantor Cabang dan Kantor Pusat.
  3. Melakukan pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan umum intern.
  4. Melakukan audit Investigasi pada Kantor Cabang Batukliang dan Praya Barat.
  5. Setiap bulan menyusun Laporan Analisa terhadap laporan keuangan ( Neraca, Laba-Rugi maupun Laporan Bulanan ).

 

  • FUNGSI AUDIT  EKSTERN
  1. BPR. NTB Lombok Tengah telah memenuhi seluruh aspek tata kelola bank dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain:
  • Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  • Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
  • Manajemen telah menunjuk Kantor Akuntan Publik I Wayan Sunasdyana, CA.CPA dan telah memperoleh persetujuan RUPS untuk melakukan audit laporan keuangan PD. BPR. NTB Lombok Tengah untuk tahun buku yang berakhir tanggal  31 Desember 2017.

 

  1. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALI-AN INTERN

Pada tahun 2017 Bank belum menerapkan Manajemen Risiko secara terstruktur, belum memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan belum memiliki dokumen yang baik dalam memantau risiko, termasuk didalamnya Sistem Pengendalian Intern. Pengangkatan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dilakukan pada akhir bulan Desember 2017. Penerapan Manajemen Risiko pada semua jenjang risiko baik risiko Kredit, risko Operasional, risiko Likuiditas dan risiko Kepatuhan akan kami terapkan pada tahun 2018.

 

  1. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
  2. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
  3. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
  4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan grup posisi Desember 2017 sebagai berikut :
No. Penyediaan Dana Jumlah
Debitur Nominal ( Jutaan Rp )
1. Kepada Pihak Terkait 2 2.107
2. Kepada Debitur Inti :

a. Individu

 

0

 

0

b. Group 0 0

 

  1. BPR NTB Loteng periode tahun 2017, dalam kegiatan penyaluran kredit belum melakukan pemberian plapond kredit dengan nominal sama dengan atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehatia-hatian dalam pelaksanaannya.
  2. RENCANA BISNIS

Tahun 2017 akan menjadi tahun penuh tantangan dan sekaligus peluang bagi Bank BPR NTB Lombok Tengah. Untuk menjamin pencapaian target bisnis yang optimal maka bank konsisten melakukan langkah penyempurnaan strategis yang bertujuan meningkatkan kinerja usaha, kepuasan nasabah dan kontributif bagi pemangku kepentingan

Rencana bisnis tahun 2017 PD. BPR NTB Lombok Tengah tetap fokus pada peningkatan pendapatan melalui penyaluran kredit dan peningkatan penyerapan dana masyarakat (funding) .

  • Rencana Pertumbuhan  Dana  Pihak  Ketiga

Rencana pertumbuhan Dana Pihak Ketiga untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp 10.907.935 ribu (12,85%) dari posisi tahun lalu sebesar      Rp 78.102.253 ribu sehingga akan menjadi sebesar  Rp 89.010.187 ribu.

Langkah yang ditempuh adalah dengan memaksimalkan fungsi marketing agar dapat menarik nasabah yang sudah ada maupun nasabah baru untuk menyimpan dananya di bank, menawarkan suku bunga yang kompetitif dengan tetap memperhatikan batas maksimum suku bunga yang wajar oleh LPS, melakukan promosi melalui kegiatan edukasi dan layanan jemput bola.

  • Rencana Pertumbuhan Kredit

Rencana pertumbuhan outstanding kredit untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp 11.402.636 ribu (11,05%) dari posisi tahun lalu sebesar      Rp 103.215.456 ribu sehingga menjadi  Rp 114.618.092 ribu.

Langkah untuk memacu pertumbuhan kredit adalah dengan lebih fokus pada pembiayaan UMKM, menangani dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap debitur bermasalah dan melakukan monitoring terhadap debitur dengan nominal besar.

  • Kualitas Aktiva Produktif yang sehat

Kualitas aktiva yang sehat tetap akan menjadi fokus di tahun 2017. Target rasio NPL pada akhir tahun 2017 sebesar 4,35% diharapkan dapat turun sebesar 3,93% dari posisi Desember 2016 sebesar 6,65%.

Upaya yang dilakukan adalah dengan melanjutkan kerja-kerja cerdas dan efektif dalam penanganan kredit bermasalah untuk bisa dipulihkan, melalui kunjungan berkala, komunikasi yang lebih santun dan bank hadir sebagai solusi maker terhadap permasalahan debitur.

4)    Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi dilakukan oleh PD.BPR NTB LOMBOK TENGAH  di berbagai bidang antara lain di bidang operasional dan SDM melalui penekanan biaya operasional dengan tetap mempertahankan efektivitas pertumbuhan usaha. Diharapkan dengan efisiensi  dan  efektivitas  tersebut,  PD.BPR NTB LOMBOK TENGAH   dapat  mempertahankan rasio BOPO di kisaran 62%  pada akhir tahun 2017.

 

  1. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

 

  1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan dimaksud  antara lain mencakup :

  1. Informasi umum,  yang  meliputi  antara  lain  kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank, strategi kebijakan manajemen dan laporan manajemen.
  2. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelum
  3. Bank telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan tepat waktu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 

  1. Laporan Keuangan Publikasi

 

  1. BPR NTB Lombok Tengah telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK. Laporan Keuangan yang dipublikasikan telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi PD. BPR NTB Lombok Tengah dan ditempelkan pada papan pengumuman kantor PD.BPR NTB Lombok Tengah.

Sementara untuk laporan publikasi posisi Desember 2017 telah diumumkan pada koran Radar Mandalika, koran harian lokal untuk masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

  1. Laporan Non Keuangan Bank
  2. BPR NTB Lombok Tengah telah memberikan transparansi informasi mengenai produk Bank secara jelas dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui brosur atau bentuk tertulis lainnya di Kantor Pusat dan setiap kantor cabang PD. BPR NTB Lombok Tengah. Informasi produk juga dapat diperoleh melalui website resmi BPR NTB Lombok Tengah di alamat www.bpr-loteng.co.id.

Laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

 

  1. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI.

Masing-masing anggota Direksi PD. BPR NTB Lombok Tengah tidak memiliki saham di PD. BPR NTB Lombok Tengah maupun diperusahaan lain.

Direksi Kepemilikan Saham
PD. BPR NTB Loteng Perusahaan Lain
Ahmad Afifi, SE Nihil Nihil
Ria Prayuniarti, SP Nihil Nihil

 

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota dewan Pengawas, dan Pemegang Saham sebagaimana tersaji pada table berikut :

Nama Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi
Hubungan Keuangan Dengan : Hubungan Keluarga Dengan
Direksi Dewan Pengawas Pemegang Saham Pengendali Direksi Dewan Pengawas Pemegang Saham Pengendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Ahmad Afifi, SE            
Ria Prayuniarti, SP            

 

Diantara anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga, dan hubungan  keuangan.

 

  1. PAKET/ KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Adapun besaran remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi PD.BPR NTB Lombok Tengah yang telah diterima pada tahun buku 2017 adalah sebagai berikut :

 

  1. DEWAN PENGAWAS
 

No

 

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 tahun tahutahun
Dewan Pengawas
Orang ribuan  rupiah*)
1 Remunerasi
a. Imbalan Kerja (Penghasilan) Tahun 2017
Januari s/d Desember 02
b. THR 02
  c. Jasa Produksi Tahun Buku 2016 yang dibayar tahun 2017 02 10.967
      Total  
 

2

Fasilitas lain dalam bentuk natura

 

 

 

 

–       Perumahan 0                                    –
  –       Fasilitas Kesehatan 0                                 –
  Total 0

 

 

  1. DIREKSI
 

No

 

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 tahun ttahuntahun ttahuntahuntahuntahun
Direksi
Orang Ribuan  rupiah
1 Remunerasi    
a. Imbalan Kerja (Penghasilan)
Januari s/d Desember Tahun 2017 2                         562.549
b. Tunjangan Hari Raya ( THR ) tahun 2017 2 46.879
  c. Jasa Produksi Tahun Buku 2016 yang dibayar tahun 2017. 2              53.610
  d. Jasa Pengabdian Direksi 2
  e. Pengganti Cuti 2
Total 663.038
   2 Fasilitas lain dalam bentuk natura
–  Perumahan 2

 

–  Fasilitas kesehatan 2
  Total

2

3 Fasilitas lain-lain kendaraan roda 4 2 @ 1unit  Mobil Terios
       

Sedangkan Jasa Produksi untuk tahun buku 2017 yang akan dibayar pada tahun 2018, sampai saat laporan ini dibuat/ disampaikan belum dilakukan pembayaran.

Paket remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

      Jumlah Remunerasi per orang

dalam 1 tahun *)

Jumlah orang
Komisaris Direksi
Di atas Rp. 2 miliar    
Di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar
Rp. 500 juta ke bawah 2

*) Tahun 2017

  1. RASIO PENGHASILAN TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio penghasilan tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan sebagai berikut  :

Penghasilan yang  diperbandingkan dalam rasio penghasilan adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai dalam satu bulan termasuk tunjangan-tunjangan.

 

  1. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

Selama tahun 2017, posisi Dewan Pengawas pada PD. BPR NTB Loteng tidak terisi/ lowong. Direksi telah beberapa kali bersurat ke Pemegang Saham Pengendali (PSP) namun masih terkendala SDM belum ada yang bersertifikasi sebagai persyaratan dalam pengajuan untuk dilakukan fit and proper test ke Otoritas Jasa Keuangan.

 

  1. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, yang berkaitan dengan simpanan Dana Pihak Ketiga (Tabungan) di Bank PD.BPR NTB Lombok Tengah selama tahun 2017 dengan kerugian sebesar    Rp 133.074.500,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah ) yang dilakukan oleh pihak internal.

                                                                                                                      ( satuan orang )

 

Internal Fraud dalam              1 tahun

Jumlah kasus yang dilakukan oleh :
Dewan Pengawas Pengawas Pengasa Direksi PegawaiTetap Peg.Tidak Tetap
Tahun

2016

Tahun 2017 Tahun

2016

Tahun 2017 Tahun

2016

Tahun 2017 Tahun

2016

Tahun 2017
Total Fraud     1-
Telah Diselesaikan        

 

 

 

   

Dalam proses Penyelesaian di internal Bank  

     

 

 

1

 

 

Belum diupayakan penyelesaian          

 

     
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum        

   

   

 

  1. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN

Tidak terdapat permasalahan hukum yang terjadi pada tahun 2017 beserta status penyelesiannya.

No. Permasalahan Hukum Jumlah
Perdata Pidana
1. Telah Selesai

(Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

2. Dalam proses penyelesaian         –
  Total         –

 

  1. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan sebagaimana table berikut :

No Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Jenis Transaksi Nilai Transaksi

(jutaan Rupiah)

Keterangan*)
1 Tidak ada Tidak ada Tidak ada   0 Tidak ada

 

  1. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK
  • Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2017 Bank BPR NTB Loteng tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.
  • Pemberian dana untuk kegiatan sosial adalah sebagai berikut :

 

NO JENIS KEGIATAN SOSIAL NOMINAL (dalam ribuan rupiah)
1. Kegiatan Hari besar nasional 20.719
2. Kegiatan Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan 27.722
3. Bantuan kesehatan 700
4. Bantuan pengembangan  sarana dan prasarana umum 0
5. Bantuan duka cita 965
6. Partisipasi lingkungan 250
  JUMLAH 50.356

 

  1. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan penerapan Tata Kelola PD. BPR NTB Lombok Tengah periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Hasil Akhir Penilaian Sendiri

1.1.  Nilai Komposit dan Predikat

Nilai Komposit Predikat Komposit
  1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8   Sangat Baik
  1,8 ≤ Nilai Komposit < 2,6   Baik
  2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4   Cukup Baik
  3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2   Kurang Baik
  4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0   Tidak Baik

 

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan nilai komposit mencapai sebesar 2,43 masih berada pada range nilai komposit 2,6 ≤ nilai komposit < 3,4 sehingga predikat komposit adalah Cukup Baik”.

1.2.  Penilaian Peringkat Terhadap Masing – Masing Faktor

No. Faktor Bobot B (%) Nilai Faktor Nilai
1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 20 1,26 0.25
2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas 15 4,61 0.69
3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite 0 0,00 0.00
4 Penanganan benturan kepentingan 10 3,10 0.31
5 Penerapan fungsi kepatuhan 10 5,00 0.50
6 Penerapan fungsi audit intern 10 2,20 0.22
7 Penerapan fungsi audit ekstern 2,5 1,00 0.03
8 Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*) 10 0,00 0.00
9 Batas maksimum pemberian kredit 7,5 1,40 0.11
10 Rencana bisnis BPR 7,5 2,50 0.19
11 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan 7,5 1,80 0.14
  Total 100   2,43

 

  1. Laporan Penilaian Sendiri ( Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola BPR, terlampir.

 

III. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT PENERAPAN TATA  KELOLA

 

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

                       
Nama BPR   : PD. BPR. NTB. Loteng  

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Posisi   : Desember 2017

 

 

 

 

       

 

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola
Nilai Komposit Peringkat Komposit
2,43 CUKUP BAIK
Analisis
Adapun penilaian Penerapan Tata Kelola PD. BPR NTB Lombok Tengah untuk periode penilaian akhir Desember 2017, adalah sebagai berikut :

ü  PD. BPR NTB Lombok Tengah hingga tanggal pelaporan belum mengisi kekosongan Pejabat Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas. Akibatnya mengganggu kelancaran alur proses-proses pengambilan kebijakan strategis Perusahaan. Direksi telah beberapa kali mengusulkan kepada Pemegang Saham Pengendali namun masih terkendala SDM yang belum memenuhi persyaratan telah Fit and Proper.

ü  Jumlah Direksi telah terpenuhi sebanyak 2 (dua) orang namun belum ada yang bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Direksi dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Direksi telah mempunyai pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi secara tertulis.

ü  Bank belum memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan bank.

ü  Penunjukan Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko mulai akhir Desember 2017 sehingga penerapan Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko belum berjalan sebagaimana mestinya.

ü  Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern dan cukup independen terhadap satuan kerja lainnya serta bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama namun bank belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM (dalam bentuk pelatihan khusus audit) untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

ü  Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS dan Bank telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK didalam Laporan Tahunan.

ü  Bank telah mengatur Kebijakan, system dan prosedur terkait dengan BMPK didalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) yang telah dimiliki.

ü  Bank telah menyusun laporan Publikasi setiap triwulan kepada OJK dan menyampaikannya secara lengkap dan tepat waktu.

 

 

  1. Action Plan Penerapan Tata Kelola dan Target Penyelesainnya, sebagai berikut:
  2. Menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko paling lambat Januari 2018.
  3. Mengisi kekosongan jabatan Dewan Pengawas paling lambat Agustus 2018.
  4. Melakukan review terhadap SOP-SOP dan ketentuan internal terutama yang berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan lainnya yang diterbitkan pada tahun 2016 dan 2017, selesai paling lambat Desember 2018.
  5. Menyusun Pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, menyusun SOP-SOP baru yang berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertutama yang berkaitan dengan penerapan Tata Kelola yang baik dan benar, selesai paling lambat Desember 2018.
  6. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap Laporan eksternal (Laporan kepada OJK) agar tidak terjadi keterlambatan.

 

  1. Kekuatan Pelaksanaan GCG :
  2. Terjaganya kondisi BMPK memberikan dampak positif bagi PD. BPR NTB Loteng, diharapkan kondisi ini terus terjaga dengan baik.
  3. PD. BPR NTB Loteng diharapkan terus menunjukkan transparansi keuangan dan non keuangan sebagai acuan dan menjaga kepercayaan dari semua pihak.
  4. Jumlah komposisi Direksi sudah sesuai dengan skala usaha BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,.
  5. Struktur organisasi Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah melakukan fungsi pengawasannya secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan jadwal dan rencana audit yang telah dibuat serta temuan-temuan hasil auditnya telah ditindak lanjuti secara memadai.

 

 

  1. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan PD. BPR NTB Lombok Tengah untuk periode penilaian 31 Desember 2017 ini kami susun mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan disempurnakan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya penerapan Tata Kelola bagi bank BPR NTB Lombok Tengah, kami sadari tahun 2017 masih banyak kekurangan dan kelemahan yang akan kami perbaiki pada tahun 2018 ini, demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

 

Mataram,  17 April 2018

  1. BPR NTB Lombok Tengah

 

Kepala Biro Perekonomian                                    Direksi                                 Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat

 

 

 

 

( AHMAD NUR AULIA, S.STP )                                 ( AHMAD AFIFI,SE  )

                 Pembina  (IV/a)                                                       Direktur Utama

NIP. 19780703 1996121 001