Dasar Hukum Pendirian Lumbung Kredit Pedesaan ( LKP )

  1. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 116 Tahun 1986 tanggal 9 April 1986 Tentang Lumbung Kredit Pedesaan di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
  2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 117 Tahun 1986, tentang Kebijakan umum Lumbung Kredit Pedesaan di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
  3. Pedoman Tehnis Pelaksanaan Operasional Lumbung Kredit Pedesaan di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 1988 keluar Regulasi Peraturan Pemerintah tanggal 27 Oktober tahun 1988, tentang Paket Oktober (Pakto 88). Berdasarkan Pakto 1988 tersebut setiap lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan Dana/Simpanan masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit ke masyarakat harus mendapatkan izin operasional dari Bank Indonesia antara lain:

  1. Pada tahun 1997 yang mendapat izin operasional dari Bank Indonesia yaitu : PD. BPR LKP Kopang, PD. BPR LKP Pringgarata, PD. BPR LKP Penujak dan PD. BPR LKP Sengkol.
  2. Pada Tahun 1998 yang mendapat izin operasinal Bank Indonesia yaitu : PD. BPR LKP Praya, PD. BPR LKP Mujur, PD.BPR LKP Puyung, PD. BPR LKP Mantang dan PD. BPR LKP Janapria.

PD. BPR NTB Lombok Tengah sebagai salah satu lembaga keuangan milik bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah yang bergerak di bidang Perbankan dengan kegiatan usaha sebagai BPR, menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. PD. BPR NTB Lombok Tengah terdiri dari 8 (delapan) Kantor Cabang dan 1 (satu) Kantor Pusat yang berkedudukan di Kecamatan yang mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Guna menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks, khususnya menghadapi persaingan dengan lembaga Perbankan dan lembaga Keuangan non Bank lainnya, maka penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terus dilakukan sehingga membentuk bank yang sehat dan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat.